Minggu, 16 Juni 2013

Perspektif Pendidikan Di Maluku Utara, Upaya Menggerus Falsafah "Doto Se Biasa, Poha Biasa Ua"

"Doto Se Biasa, Poha Biasa Ua" yang dalam Bahasa Indonesia, artinya "Didikan dan Kebiasaan, Tidak mampu mengalahkan Kebiasaan" adalah Falsafah Kuno Masyarakat Maluku Utara yang masih bertahan hingga sekarang, juga merupakan tetuah yang telah turun-temurun tersisip dalam penuturan masalah Akhlak dan Moral Masyarakat Maluku Utara. Makna Empiris dari Falsafah ini adalah; sekeras apapun jenis pendidikan yang diberikan kepada seseorang untuk mengarahkannya ke dalam sebuah keadaan tertentu, tidak akan bermanfaat jika yang bersangkutan telah terbiasa oleh keadaan yang telah menjadi bagian dari hidupnya.

Mengacu pada Falsafah tersebut, kenyataan yang sering muncul adalah sebagian besar Masyarakat di Maluku Utara cenderung tidak lagi memberikan perhatian dalam bidang pendidikan kepada anaknya ketika melihat kebiasaan anak yang dirasa tidak mampu diurusnya, padahal dalam keadaan seperti ini anak seharusnya lebih diberikan perhatian dalam bentuk bimbingan yang dalam hal ini melalui lembaga pendidikan. Dari realita ini saja sudah cukup mengisyaratkan kita untuk tidak perlu melangkah lebih jauh lagi dalam mengkaji Makna dari falsafah ini, karena pandangan Non Ilmiah pun pasti akan berkesimpulan bahwa substansi dari Falsafah ini telah secara tidak langsung mengesampingkan Prinsip Pendidikan secara universal khususnya di Maluku Utara, terlebih lagi dengan pemikiran Masyarakat Maluku Utara yang sebagian besar masih berorientasi dan menjunjung apapun bentuk dari Kearifan Lokal (Local Wisdom), itulah kenapa sangat sulit mencari penyebab masih belum maksimalnya pendidikan di Maluku Utara hingga saat ini, yang disatu sisi kita masih harus mengakui eksistensi Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap masalah pendidikan di propinsi ini, sementara di sisi yang lain lain adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang hakikat dari pendidikan, sehingga pendidikan hanya dianggap sebagai hal yang tidak berarti apa-apa untuk kebutuhan hidupnya, sekali kesadaran itu muncul, maka itu pasti hanya sekedar anggapan bahwa pendidikan adalah batu loncatan dalam partisipasi formal yang hanya sekedar coba-coba dan cukup sebatas pada tingkatan SD. lebih jauh mengobjeksi, dapat dikatakan Pandangan ini muncul dari sikap masyarakat Maluku Utara yang tidak terlalu memprioritaskan kebutuhan jangka panjang (Near Investment). Sangat jelas, jika terus berkesinambungan maka akan berindikasi pada termatikannya UU Sisdiknas No. 20, Thn. 2003 yang mengatakan; "pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara...".

Lebih dari sekedar bagian dari budaya yang masih dipegang teguh, Falsafah ini telah membawa Pemikiran sebagian besar Masyarakat Maluku Utara ke dalam, katakanlah "Dark Age of Education" yang pada perkembangan selanjutnya akan tetap menempatkan Maluku Utara sebagai daerah terbelakang dalam berbagai sektor kehidupan di Indonesia. Menanggapi hal ini, Pemerintah daerah dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan sebagai pihak yang bertanggung jawab seharusnya telah memiliki 'Master Plan' yang lebih terarah, guna memberikan citra positif bagi Dunia Pendidikan di Maluku Utara yang lebih komprehensif dan tidak terbatas guna menggeser pemikiran yang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman, Kenapa pemerintah dituntut untuk mendapatkan Master Plan-nya?, tentu karena Mengingat tugas ini Dapat dikatakan bukanlah tugas yang mudah, karena pemerintah tidak hanya sekedar berusaha untuk meningkatkan kualitas Pendidikan tetapi juga berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya pendidikan sebagai investasi masa depan (future investment), sebelum menjadi kronis hal ini seharusnya mudah diatasi dengan konsep Pendidikan yang Berkarakter dan sesuai dengan kondisi masyarakat Maluku Utara, namun seiring dengan terjangan arus Globalisasi yang telah menjangkau hingga ke berbagai pelosok Nusantara, semuanya menjadi semakin rumit, dimana kemerosotan akhlak dan moral generasi muda saat ini telah membuat Masyarakat menjadi semakin waspada hingga seakan Paranoid terhadap Dunia Pendidikan yang dianggap tidak mampu menangani masalah ini, keadaan ini tentunya akan menghambat terlaksananya Konsep Pendidikan Berkarakter yang bertumpu pada Character Building, dan ironisnya Pemerintah belum memiliki solusi dalam menangani hal ini.

Karena itulah, kenyataan yang ada sangat berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan, jangankan memberikan stimulasi untuk lebih meningkatkan minat masyarakat terhadap pendidikan, kualitas dan mutu pendidikan yang dibangun pun terkesan dipaksakan seadanya dan sangat jauh dari ideal terutama di daerah terpencil, dimulai dari hal elementer seperti tidak memadainya sarana serta fasilitas Pendidikan, hingga hal substansif seperti minimnya guru yang profesional, jangankan guru yang profesional, guru yang standar pun sangat langka, tak ayal, karena minimnya keberadaan beberapa guru bidang studi tertentu maka alternatif yang sering ditempuh adalah menggunakan guru yang ada sebagai penggantinya yang justru tidak berkualifikasi dalam bidang tersebut. Kronis memang, padahal baik-tidaknya mutu pendidikan sangat ditentukan oleh guru yang berkualitas, lantas dengan minimnya tenaga guru yang berkualifikasi di bidangnya apakah itu dapat menjamin masa depan Pendidikan di Maluku Utara?, Sangat miris memang jika melihat nuansa pendidikan di Maluku Utara dari berbagai sudut yang berbeda, tak heran jika fakta menyebutkan bahwa dari 907.129 total jumlah Penduduk Maluku Utara, masih ada sekitar 47.000 orang yang buta huruf, sementara 30,23% dari total jumlah penduduknya tidak pernah bersekolah sama sekali (Data BPS 2006), dilengkapi dengan Indeks Prestasi Manusia (IPM) yang masuk pada level terendah di Indonesia, sangat tidak masuk akal jika kita menarik perbandingan dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maluku Utara maka seharusnya telah cukup untuk mendukung majunya Pendidikan di Maluku Utara, Apalagi ditambah dengan besaran dana Pendidikan yang mencapai 20% dari APBN dan APBD. Lalu dimana letak permasalahannya?, mungkin benar jika buruknya Pengelolaan adalah jawabannya, karena baik-tidaknya mutu pendidikan bergantung pada baik-tidaknya manajemen yang mengaturnya, untuk itu maka solusi terbaik seperti yang dikatakan oleh Rektor Universitas khairun, Gufran Ali Ibrahim yaitu "..perlunya Blue Print yang datanya diambil dari survei pemetaan masalah-masalah pendidikan di Maluku Utara..", ini sangat penting agar supaya Master Plan yang didapatkan akan lebih maksimal dan terencana dalam menangani semua masalah pendidikan di Maluku Utara, namun yang patut disesalkan dari hal ini adalah Pemerintah tidak sama sekali memiliki atau bahkan sekedar mencari solusi terbaiknya.

Lebih jauh dalam memahami berbagai realita ini, membawa kita Kembali kepada Falsafah "Doto Se Biasa, Poha Biasa Ua", yang dalam hal ini harus diakui eksistensi serta konsistensinya dalam dinamika sosial Masyarakat Maluku Utara, keberadaan Falsafah ini juga secara abstraktif dapat dibenarkan sebagai tanggapan atas pelbagai problematika pendidikan di Maluku Utara yang secara umum dapat dikatakan Gagal (Failed in Process), jika demikian maka masyarakat Maluku Utara patut mendapatkan apresiasi sebagai subjek terbaik dalam menilai mutu Pendidikan di Maluku Utara, yaitu dengan secara langsung menantang Pemerintah untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan di Maluku Utara hingga sampai pada terbentuknya paradigma baru Masyarakat tentang "Doto Se Biasa, Poha Dodoto Ua" (Didikan dan Kebiasaan, Tidak mampu mengalahkan Didikan), semoga di suatu saat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar