Jumat, 22 November 2013

Balada Negeri Mafia



Sebuah Negara yang menjunjung tinggi Demokrasi, dipastikan akan menjadi Negara yang aman dari segala bentuk kekacauan, baik itu kekacauan politik maupun kekacauan Sosial. Negara demokrasi sangat memberikan kebebasan kepada siapa saja warga negaranya untuk mengungkapkan pendapat dan opini, selama itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Negara tersebut. Sebaliknya, apabila sebuah Negara yang mengaku sangat menjunjung tinggi demokrasi namun dalam pemberlaksanaannya terdapat berbagai kediaknyamanan hidup yang dirasakan oleh rakyatnya; telak, Negara itu adalah Negara Mafia, dimana para penjahat Non-pemerintah dan pemerintah bekerjasama untuk berbuat kejahatan nyata yang terselubung di balik pengetahuan publik. Meksiko, sebuah Negara besar di Amerika Latin, adalah contoh nyata yang berhubungan dengan hal ini, disana, para Kartel Narkoba memiliki jaringan dengan pemerintah (Pemegang jabatan, Polisi, dan Militer) untuk melakukan perdagangan Narkoba dalam skala besar, Hingga beberapa tahun belakangan pemerintah pusat di meksiko mengumumkan perang dengan para Kartel Narkoba, yang pemimpinnya adalah para mantan petinggi polisi dan militer. Selama perang terhadap Kartel Narkoba yang masih berlangsung hingga saat ini, terhitung lebih dari 40.000 orang telah menjadi korban. Konon, kesulitan pemerintah dalam menumpas para kartel Narkoba dikarenakan keterlibatan “orang dalam” yang ada dalam pemerintahan tersebut, sehingganya perang terhadap Para Kartel Narkoba tidak kunjung selesai selama bertahun-tahun.

Indonesia: Negara Mafia

Penghujung tahun 2011, Publik Indonesia dikejutkan dengan berita tentang Pelanggaran HAM berat yang terjadi di Mesuji, belum genap sebulan selang pemberitaan tersebut, muncul pula berita tentang Pelanggaran HAM di Bima. Tempat berbeda, dengan kasus yang sama motifnya, yang menjadi “Pelaku” adalah Oknum Polisi. Di Mesuji, yang paling miris ; Masyarakat merasa diteror selama bertahun-tahun, dan baru berani melapor ke Pemerintah pusat setelah didesak selama bertahun-tahun oleh LSM pemerhati HAM, ketidakberanian mereka untuk melapor ke pemerintah pusat dikarenakan permainan licik para penguasa dan pengusaha pemilik modal yang terus-menerus menindas dan meneror masyarakat,, “nyawa taruhannya apabila siapapun itu, berniat atau bahkan hanya sebatas berpikiran untuk mengadu ke pusat” kata seorang aktivis yang menjadi mediator Warga Mesuji di Parlemen (Editorial MI: Polisi yang Militeristis). Kasus di Mesuji, serupa dengan yang terjadi di Bima, masalahnya sama; yakni tentang sengketa lahan, disana, Polisi yang katanya sebagai pengayom Masyarakat memberondong Rakyatnya sendiri dengan peluru yang ironisnya dibeli dengan Uang rakyat; Duit Pajak.
Dapat dibayangkan, betapa rakyat yang ditindas di Mesuji dan Bima merasakan ketidaknyamanan yang sangat buruk, betapa mereka harus hidup dibawah teror, justru dengan tuntutan yang menjadi keharusan dalam penghidupan mereka, hak mereka atas tanah yang telah dirampas secara “Undang-Undang”, Nuansa yang terjadi di Meksiko, ternyata terjadi juga di Indonesia. Agak berbeda memang, menaruh sebuah perbandingan argumentatif antara yang terjadi di Meksiko, namun apabila kita melihat realitanya secara lebih observatif, ternyata ada kesamaan disana; Ketidaknyamanan rakyat dalam mendapatkan haknya, hak hidup, hak memiliki apa yang menjadi milik mereka, hak untuk mengadu, hak untuk mengutarakan pendapat, meskipun mereka hidup di Negara Demokrasi Kerakyatan. Para politisi di Senayan pun langsung mengumbar pandangan-pandangan kritisnya terkait dengan masalah ini, beberapa menuduh bahwa yang menjadi masalah adalah Undang-Undang Agraria, mereka juga mencatut telah terjadi pelanggaran HAM berat pada kedua Kasus ini, namun pada kenyataannya, sangat membingungkan; tidak ada sikap tegas, tidak ada tersangka, tidak ada pihak pengusaha yang dihukum, bukankah ini sebuah ironi. Apa lagi kalau bukan permainan orang-orang tertentu didalamnya, yang memanfaatkan kekuasaan sebagai alat mereka dalam mencapai keinginan pribadi mereka, Maka yang terjadi adalah Indonesia tak berbeda jauh dengan Negara Amerika Latin; Meksiko.

Dimana Pemerintah dan Hak Asasi Manusia

Setelah lebih dari sebulan -bahkan dua bulan-, Tim Pencari Fakta di Mesuji, baru-baru ini akhirnya mengeluarkan beberapa nama yang seyogyanya akan dijadikan sebagai tersangka dari kasus pelanggaran HAM ini, bersamaan sekaligus dengan draft yang diharapkan nantinya dapat menjadi langkah penyelesaian berbagai bentuk konflik dan sengketa agraria yang terjadi di Mesuji, pun di seluruh negeri ini, adapun solusi dalam draft tersebut adalah; Reformasi Undang-Undang Agraria. Tak banyak media yang meliput berita mengenai pengajuan draft ini, ianya hanya populer di media Online. Reformasi Undang-Undang agraria dirasa perlu agar konflik yang terjadi di negeri ini dimana itu berakar dari sengketa pertanahan dapat dengan mudah diatasi. Lantas apakah solusi yang diajukan ini dapat diterima, baik itu oleh parlemen –Legislatif- maupun oleh eksekutif, dalam hal ini adalah presiden, ternyata opini publik hanya terus dibiarkan berputar-putar dalam tanda Tanya besar, pemerintah justru cenderung tidak tegas dalam mengambil sikap, terkesan memihak korporasi-korporasi yang tak urung sangat merugikan rakyat, Hak terhadap tanah telah dirampas, hak untuk hidup dirampas, kini, hak untuk mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya dari pemerintah; dirampas pula. Pantaslah jika di Ibukota, beberapa hari ini, muncul berbagai spanduk yang bertuliskan “Negeri Autopilot” (Republika, 14 Januari 2011), yang berarti bahwa negeri ini berjalan seakan tanpa pemimpin yang memandunya. Logikanya; tak ada pemerintah di Mesuji, Tak ada Pemerintah di Bima, disana hanya ada mafia, para korporasi yang memeras dan menindas rakyat.***

Tulisan ini pernah dimuat di SKH Radar Halmahera (Group JPNN)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar