Jumat, 22 November 2013

Otonomi Daerah Untuk Otonomi Pendidikan



Oleh:
MUHAMMAD GUNTUR[1]

Abstrak
Gaung otonomi daerah telah menyebar ke seantero negeri, dari kota-kota besar, kota-kota kecil, hingga ke desa-desa. Otonomi daerah seperti telah menjadi eforia besar yang sepatutnya dirayakan oleh seluruh warga negara pasca pengekangan dahsyat oleh pusat (sentralisasi) di era orde baru. Berbagai bidang dan segi kehidupan bangsa pun akhirnya menemukan nafasnya (oxygen) semacam ruh al jadid yang ada pada diri setiap manusia. Tak terkecuali bidang pendidikan, tuntutan besar untuk meningkatkan kualitas manusia-manusia Indonesia, bergantung penuh pada pemberlakuan otonomi daerah ini, dan untuk menjawab tuntutan yang dimaksud maka sudah seyogyanya otonomi daerah juga dapat dijadikan sebagai permulaan (Start Action) bagi terselenggaranya otonomi pendidikan.
Kata Kunci: Otonomi daerah, otonomi pendidikan.
           
Pendahuluan
            Sesaat setelah reformasi tahun 1998, Indonesia yang jika diibaratkan sebagai kafilah yang sedang melakukan perjalanan panjang di tengah gurun peradaban, baru saja mendapatkan sebuah oasis yang lengkap dengan berbagai tanaman pangan. Ianya akan menjadi bekal yang cukup untuk melanjutkan perjalanan menuju kepada tujuan yang tak lain adalah kemakmuran. Otonomi daerah dalam konteks ini dapat diartikan sebagai bekal yang dimiliki oleh bangsa ini untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyatnya, pendewasaan terhadap demokrasi, serta menjadi blue print sentral dalam upaya untuk terus memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
            Dalam Bidang Pendidikan, Reformasi 1998 dengan otonomi daerahnya harus diakui telah membawa perubahan fundamental dalam sistem pendidikan nasional. Perubahan sistem pendidikan tersebut mengikuti sistem pemerintahan yang sentralistik menuju desentralistik. Jika ditinjau lebih jauh maka paradigma otonomi daerah yang awalnya adalah produk pembentuk pemerintahan demokratis hingga ke daerah-daerah, secara sistematis juga akan menghasilkan sebuah paradigma baru, yakni otonomi pendidikan (Tilaar, 2004).
            Sebelum itu, implementasi kebijakan otonomi daerah yang didasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 rev UU No. 32 tahun 2004 rev UU No. 12 tahun 2008, yang menitikberatkan pada pemberian kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah dalam memutuskan suatu keputusan dan atau menetapkan kebijakan secara mandiri, adalah keleluasaan besar yang dimaksudkan agar daerah-daerah otonom dapat mengatur dirinya dengan atas prakarsa sendiri. Pemberian otonomi yang luas dan bertanggung-jawab seperti ini dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, berkeadilan, dan harus memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah. Hal yang esensial dari penerapan otonomi daerah yang dimaksud, adalah semakin besarnya daerah-daerah otonom dalam memikul tanggung-jawab untuk mengurus tuntas segala permasalahan yang tercakup didalam pembangunan masyarakat di daerahnya, termasuk di bidang pendidikan (Jalal dan Supriadi, 2001).
Berangkat dari pemberian wewenang yang luas bagi daerah untuk menetapkan kebijakannya sendiri, sudah seharusnyalah otonomi daerah menjadi penunjang utama bagi terselenggaranya otonomi pendidikan. Otonomi (desentralisasi) pendidikan dalam kerangka otonomi daerah yang dimaksud, adalah mencakup sektor utama pelayanan publik yang harus dikembangkan dan ditata baik dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat maupun dalam dalam hubungannya dengan peningkatan fungsi pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja dan pembangunan daerah yang berkelanjutan (Isran, 2012). Harus diakui, bahwa tingkat kesulitan untuk mencapai otonomi pendidikan sangatlah besar, hal ini terutama pada tataran pola pikir (Mindset) para aktor penentu kebijakan di daerah-daerah yang lebih mengorientasikan pemerintahan daerahnya semata-mata untuk meningkatkan APBD, agar sesuai dengan targetan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya, tidak peduli dengan “proyek-proyek futuristik” seperti pendidikan dan sejenisnya. Pola pikir seperti ini lebih mengarah pada tujuan jangka pendek yang justru tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah itu sendiri. Namun demikian, jika pola pikir (Mindset) seperti ini dapat segera diubah maka konsep pelaksanaan otonomi daerah akan lebih mudah direalisasikan. Lebih lanjut, perubahan midset yang dimaksud bisa saja dilakukan apabila semua pihak yang berwenang di daerah serta Stakeholder­-stakeholder terkait, termasuk masyarakat, mulai menyadari bahwa wacana investasi pada sumberdaya manusia merupakan modal penting bagi keberhasilan suatu daerah. Bila semula orientasi investasi difokuskan pada peningkatan PAD, maka sudah saatnya para aktor-aktor pelaksana pemerintahan daerah mulai melirik investasi pada sumberdaya manusia sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang. Misalnya Pendidikan gratis yang mungkin tidak banyak menghasilkan PAD dalam jangka pendek, namun sumberdaya manusia yang cerdas dan berintelektual tinggi di kemudian hari akan menjadi faktor utama bagi regenerasi yang berkelanjutan, sekaligus menghasilkan calon-calon angkatan kerja yang produktif dan berkualitas, ini kemudian akan mempengaruhi tingginya PAD yang akan didapat oleh daerah.

Anomali Pendidikan Kita
            Sepertimana diketahui, pendidikan secara tekstual diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya, agar dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri, masyarakat, dan bagi bangsa dan negara. Merunut pada peran sentral-nya inilah maka pendidikan sepatutnya ditempatkan sebagai salah satu kebutuhan sepanjang hayat seluruh umat manusia.
Mengingat pentingnya pendidikan pada manusia-manusia di setiap bangsa, maka di negeri ini hakikat, dan  realitas serta pengimplementasiannya telah menjadi sebuah fenomena, seolah menjadi masalah yang tak ada habisnya diperbincangkan di bangsa ini, sering menjadi keluhan umum bagi orang-orang miskin, kadang pula menjadi isu penting dari sebuah adegan klasik konfrontasi politik. Upaya untuk mencerdaskan anak bangsa, maka pendidikan jelas adalah satu-satunya sarana, pemerintah jelas menyadari itu, karenanya anggaran sebesar 20% dari APBN dan APBD pun dialokasikan untuk memajukan dunia pendidikan dan menjadikannya dikecap oleh seluruh anak bangsa, melihat anggaran yang sebesar itu tentunya sudah memunculkan gambaran bagi kita tentang betapa tingginya kualitas pendidikan di negeri kita, dan betapa pintarnya rakyat yang ada di wilayah Negara kita. Namun begitu, ia hanyalah sebuah gambaran semu, kenyataannya pendidikan tidak memberikan kontribusi seperti yang diharapkan ketika diputuskan pengalokasian anggaran dengan besaran 20% untuk dunia pendidikan tersebut.
            Dunia pendidikan di Indonesia kini sedang berjuang untuk keluar dari Patologi yang amat kronis. Dapat dilihat, bahkan moral dan perilaku sebagian besar pelajar dan orang-orang terpelajar di bangsa ini telah tercerabut dari dari peradaban timur (eastern), cenderung lebih mendekat ke moral absurditas peradaban barat (western) yang justru lebih kepada hal-hal negatifnya. Kecenderungan sosial ditambah lagi dengan sistem pendidikan yang bertolak-belakang dengan penerapannya semakin memperburuk situasi ini. Salah satu dampaknya adalah merosotnya peringkat Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) Indonesia pada tahun 2011, dimana Indonesia berada pada posisi 124 dari 187 negara yang masuk dalam indeks.
            Pendidikan di Indonesia, selalu saja diwarnai dengan gembar-gembor tentang kurikulum baru. Kehadiran kurikulum baru yang silih berganti sendiri awalnya diproyeksikan sebagai kurikulum terbaik yang nantinya akan memberikan dampak signifikan dalam proses memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Kondisi ini terlihat miris ketika dalam pelaksanaannya kurikulum-kurikulum baru tersebut belum mencapai target idealnya. Hal inilah yang kemudian menjadikan istitusi pendidikan tak ubahnya sebagai mesin pencetak ijazah, lembaga yang tak henti-hentinya melahirkan produk-produk yang hanya unggul secara kuantitas tetapi buruk soal kualitasnya. Alhasil, pendidikan ditampilkan sebagai salah satu barang mahal, hal ini dikarenakan paradigma-paradigma yang terbentuk di permukaan bahwa pendidikan yang berkualitas dengan output yang berkualitas, hanya akan tercapai apabila ia disediakan dengan harga yang mahal, masih menurut paradigma ini, psikologi masyarakat akan ter-stimulasi untuk bersungguh-sungguh dalam mendapatkan pendidikan.
            Hasilnya kemudian, seperti yang kita lihat saat ini. Dunia pendidikan di Indonesia dengan carut-marut permasalahannya seakan tak pernah ada habisnya, timbul-tenggelam, silih berganti, stagnasi moral terjadi dimana-mana, menimbulkan turbulensi sosial di tengah-tengah masyarakat. Sebutlah misalnya tawuran antar-pelajar, perilaku a-moral tenaga pengajar, gedung-gedung sekolah yang dalam kondisi memprihatinkan. Situasi ini menciptakan situasi-situasi baru yang lebih buruk lagi. Ketidakadilan menjadi pemandangan umum dimana-mana, terbentuknya strata-strata sosial yang baru dengan latar yang juga baru, sekolah justru menjadi lembaga diskriminatif dengan adanya RSBI, SSN, dan sejenisnya, belum lagi di tingkat pendidikan tinggi, mahasiswa semakin hari semakin menjauh dari karakter akademisnya, cenderung apatis-pragmatis, sebab hanya dipersiapkan sebagai tenaga-kerja, bukan sebagai tenaga penyedia lapangan kerja.
Berkaitan dengan ini Tilaar (1989) merincikan bahwa dunia pendidikan kita mengalami empat persoalan pokok: Pertama, kualitas pendidikan kita yang masih rendah bahkan sangat mengkhawatirkan yang terlihat pada mutu guru yang masih rendah pada semua jenjang dan jenis pendidikan serta alat-alat bantu proses belajar mengajar yang belum memadai. Kedua, relevansi atau efisiensi eksternal masih rendah dengan indikator banyak pengangguran dari lulusan sekolah menengah umum dan pendidikan tinggi yang membuktikan bahwa sistem pendidikan kita belum mampu memasok tenaga-tenaga terampil dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk kebutuhan-kebutuhan sektor pembangunan. Ketiga, elitisme, yaitu kecendrungan penyelenggara pendidikan oleh pemerintah menguntungkan sekelompok kecil masyarakat yang mampu sementara kelompok yang lebih besar sangat terbatas aksesnya keempat manajemen pendidikan dimana tidak adanya tenaga-tenaga menejer pendidikan yang profesional untuk melakukan terobosan-terobosan dengan ide-ide inovatif dan kreatif. Persoalan pendidikan kita dewasa ini kiranya masih relevan dengan apa yang diungkapkan oleh Tilaar sepuluh tahun yang lalu yang masih berkutat seputar masalah kualitas, relevansi, elitisme dan manajemen, sehingga akan menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah, namun disamping empat persoalan pokok di atas masih ada sejumlah persoalan lain yang masih akan terungkap seiring dengan perjalanan waktu, namun satu hal yang penting untuk disadari oleh pengambil kebijakan di negeri ini adalah perlu kiranya menempatkan pendidikan sebagai prime sector dalam kebijakan pembangunan ke depan karena pendidikan dapat diumpamakan sebagai sebuah investasi jangka panjang yang mempunyai nilai balik investasi dua puluh tahun atau lebih yang pastinya akan menjanjikan keuntungan besar, Jepang adalah contoh model negara yang memperioritaskan dan menempatkan pendidikan sebagai prioritas sehingga penantian panjangnya telah membuahkan hasil dengan menjelma menjadi negara maju dan mampu bersaing dengan negara maju lainnya
Melihat semua anomali-anomali diatas, adalah tidak akan mungkin terjadi kalau saja sistem pendidikan nasional bisa segera diubah, perubahan-perubahan itu haruslah terjadi dalam berbagai aspek, seiring-sejalan dan searah dengan kebijakan-kebijakan universal lain yang digiatkan oleh pemerintah, agar tidak ada lagi ketimpangan diantara salah satunya, dan Untuk itulah maka paradigma otonomi pendidikan lahir.

Substansi Otonomi Pendidikan
Otonomi pendidikan sebenarnya telah menjadi konsepsi yang pada dasarnya menyatu dengan penerapan otonomi daerah itu sendiri. Keduanya berjalan beriringan dan searah. Secara argumentatif bisa dikatakan otonomi pendidikan adalah produk tetapan dari otonomi daerah itu sendiri. Adapun otonomi daerah di bidang pendidikan secara tegas telah dinyatakan dalam PP Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur soal pembagian kewenangan pemerintah pusat dan provinsi di bidang pendidikan.  Pemerintah pusat hanya berwenang untuk menetapkan standar kompetensi siswa, pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar nasional, penetapan standar materi pelajaran pokok, pedoman pembiayaan pendidikan, persyaratan penerimaan, perpindahan dan sertifikasi siswa, menetapkan kalender pendidikan, dan serta jumlah jam belajar efektif untuk siswa. Untuk provinsi, kewenangannya terbatas pada penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa/pelajar dari masyarakat minoritas, terbelakang dan tidak mampu, serta penyediaan bantuan pengadaan buku mata pelajaran pokok/modul pendidikan bagi siswa.
Meski keberadaannya belum dijadikan pedoman yang secara signifikan dijalankan secara serius oleh setiap daerah otonom di Indonesia, PP Nomor 25 Tahun 2000 setidaknya telah memberikan dampak positif khususnya dalam cakupan yang lebih kecil, yakni di tingkat sekolah. Dengan adanya PP ini maka sekolah dan ataupun lembaga pendidikan sejenis dapat mengimplementasikan inisiatifnya sendiri dalam meningkatkan mutunya dengan tetap berpedoman pada kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kekurangannya adalah PP ini belum mengatur tentang komponen-komponen penting yang ada didalam dunia pendidikan itu sendiri apabila hasil/keluaran (output) yang diharapkan dapat sesuai dengan semangat otonomi daerah itu sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya kerap kali berbenturan dengan sumberdaya manusianya yang tidak merata. Dalam artian, bagi suatu daerah otonom yang mempunyai sumberdaya manusia (SDM) yang baik, maka penerapan otonomi di bidang pendidikan ini akan semakin memicu laju perkembangan kualitas pendidikannya. Sedangkan bagi daerah yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) yang dibawah rata-rata, maka daerah tersebut dipastikan akan sulit untuk bersaing dalam meningkatkan kualitas pendidikannya, dan justru terseok-seok dalam mengejar ketertinggalannya (Muchtar, 2011).
Otonomi daerah di bidang pendidikan di satu sisi jelas berkontribusi besar dalam upaya untuk memajukan dunia pendidikan di daerah-daerah, namun demikian masih terdapat beberapa kekurangan fundamental, penyebabnya adalah acuan yang dipakai yakni PP Nomor 25 Tahun 2000 hanya lebih fokus mengatur pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah di daerah-daerah otonom, PP ini tidak secara terperinci dan tegas memberdayakan masyarakat luas untuk turut andil dalam upaya memajukan kualitas pendidikan di daerah-daerah. Realitas seperti pada hakikatnya justru masih bertolak-belakang dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang salah satunya adalah melibatkan masyarakat banyak untuk berkontribusi bagi kemajuan di daerahnya.
Dari apa yang dibahas diatas, maka simpulannya, adalah bahwa substansi otonomi pendidikan sesungguhnya bukan saja terletak pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal menentukan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan bidang pendidikan, lebih daripada itu otonomi pendidikan yang dimaksud adalah membangun paradigma kepada masyarakat luas untuk turut serta dalam percepatan kemajuan pendidikan. Dengan demikian maka pada satu sisi, produk-produk pendidikan tidak akan terasing (teralienasi) dari masyarakat dan berbasiskan kompetensi daerah. Peran serta masyarakat dalam konteks ini adalah dengan dapat memberikan masukan-masukan kepada pemerintah daerah untuk dijadikan rumusan yang nantinya bisa dipertimbangkan dalam kebijakan-kebijakan strategis memajukan dunia pendidikan di daerahnya (Isran, 2012). Pada sisi yang lain, ini juga membuat lembaga-lembaga pendidikan akan lebih menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
Otonomi pendidikan selain menjawab kebutuhan-kebutuhan daerah dalam jangka panjang, juga bertujuan untuk menghadirkan bidang pendidikan sebagai suatu layanan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakat dari berbagai lapisan, profesi, serta latar-belakang adat-budaya dan ekonomi. Ini sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan ideal yang ditegaskan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), bahwa pendidikan nasional diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang memiliki keunggulan-keunggulan demi untuk pengembangan dirinya di masa depan dan juga untuk kemajuan bangsa dan negara. Dalam konteks ini, penyelenggaraan otonomi pendidikan sangat diperlukan dalam menjawab isu-isu strategis dalam Rembug Nasional Pendidikan Tahun 2010, yakni:
a.    Percepatan pemerataan pendidikan nasional serta strategi penerapan standar pelayanan minimal.
b.    Peningkatan peran kepala sekolah, pengawas sekolah, serta strategi pengadaan dan penyebaran guru.
c.    Penyelarasan pendidikan untuk membangun manusia berdaya saing.
d.    Penguatan peran pendidikan dalam rangka peningkatan akhlak mulia dan pembangunan karakter bangsa.
e.    Strategi pembiayaan untuk menjamin keterjangkauan sarana pendidikan.
Otonomi pendidikan, sebagaimana penjelasan diatas, sebagai jawaban atas isu-isu strategis di bidang pendidikan. Selanjutnya memiliki substansi penting kenapa otonomi di bidang pendidikan ini perlu diterapkan di era otonomi daerah, yaitu:
a.    Peningkatan mutu
Dengan kewenangan besar yang dimiliki oleh komponen pendidikan terkecil seperti sekolah dan guru, maka sekolah dapat lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumberdaya yang dimilikinya.
b.    Efisiensi keuangan
Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional.
c.    Efisiensi administrasi
Yaitu dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat.
d.    Perluasan dan pemerataan
Membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga pendidikan dapat tersalurkan secara luas dan merata.
            Substansi penting dari otonomi pendidikan secara masif dapat diartikan sebagai titik akhir yang ideal dalam pelayanan standar di dunia pendidikan, inilah yang sesuai dan diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan komitmen negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam kerangka Pendidikan Untuk Semua (education for all) serta target-target prestisius dalam Millenium Development Goals (MDGs).

Tahapan Dalam Otonomi Pendidikan
            Otonomi pendidikan, mengacu kepada otonomi daerah yang seluas-luasnya, adalah suasana yang terbentuk/sengaja dibentuk dengan kewenangan yang diberikan sampai kepada unit terkecil, dalam hal ini sekolah. Paradigma otonomi pendidikan seperti ini bukanlah hal baru sama sekali, karena sebelumnya kita pernah memiliki Inpres Nomor. 10 Tahun 1973. Otonomi pendidikan yang dimaksud bertujuan untuk mengembalikan sekolah kepada pemiliknya, yaitu masyarakat, yang diharapkan akan terasa bertanggung jawab kembali sepenuhnya terhadap pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah.
Paradigma otonomi pendidikan dengan kewenangan penuh kepada sekolah, memiliki prinsip bahwa satu-satunya jalan yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu/kualitas adalah demokratisasi, partisipasi, dan akuntabilitas di bidang pendidikan itu sendiri. Kepala sekolah, guru, dan masyarakat adalah pelaku utama dan terdepan dalam penyelanggaraan pendidikan di sekolah sehingga segala keputusan mengenai penanganan persoalan pendidikan pada tingkatan paling terkecil (micro) harus dihasilkan dari interaksi ketiga pihak tersebut. Mayarakat adalah stakeholder pendidikan yang memiliki kepentingan akan keberhasilan pendidikan di sekolah, karena mereka adalah pembayar pendidikan, baik melalui uang partisipasi sukarela, uang SPP, ataupun uang pajak.
            Untuk mencapai otonomi pendidikan seperti yang dimaksud, terdapat beberapa tahapan-tahapan yang terjewantah dalam konsep-konsep sistematis, yakni:
a.    Meningkatkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Menurut Wardiman Djajonegoro (1995) bahwa kualitas pendidikan dapat ditinjau dan segi proses dan produk. Pendidikan disebut berkualitas dan segi proses jika proses belajar mengajar berlangsung secara efektif, dan peserta didik mengalami pembelajaran yang bermakna. Pendidikan disebut berkualitas dan segi produk jika mempunyai salah satu ciri-ciri sebagai berikut : a) peserta didik menunjukkan penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar (learning task) yang harus dikuasai dengan tujuan dan sasaran pendidikan, diantaranya hasil belajar akademik yang dinyatakan dalam prestasi belajar (kualitas internal); b) hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupan sehingga dengan belajar peserta didik bukan hanya mengetahui sesuatu, tetapi dapat melakukan sesuatu yang fungsional dalam kehidupannya (learning and learning), c) hasil pendidikan sesuai atau relevan dengan tuntutan
lingkungan khususnya dunia kerja.
Menghadapi kondisi ini maka dilakukan pemantapan manajemen pendidikan yang bertumpu pada kompetensi guru dan kesejahteraannya. Menurut Penelitian Simmons dan Alexander (1980) bahwa ada tiga faktor untuk meningkatkan mutu pendidikan, yaitu motivasi guru, buku pelajaran dan buku bacaan serta pekerjaan rumah. Dari hasil penelitian ini tampak dengan jelas bahwa akhir penentu dalam meningkatkan mutu pendidikan tidak pada bergantinya kurikulum, kemampuan manajemen dan kebijakan di tingkat pusat atau pemerintah daerah, tetapi lebih kepada faktor-faktor internal yang ada di sekolah, yaitu peranan guru, fasilitas pendidikan dan pemanfaatannya. Kepala Sekolah sebagai top manajemen harus mampu memberdayakan semua unit yang dimiliki untuk dapat mengelola semua infrastruktur yang ada demi pencapaian kinerja yang maksimal.
Selain itu, untuk dapat meningkatkan otonomi manajemen sekolah yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, Pimpinan Sekolah harus memiliki kemampuan untuk melibatkan partisipasi dan komitmen dan orangtua dan anggota masyarakat sekitar sekolah untuk merumuskan dan mewujudkan visi, misi dan program peningkatan mutu pendidikan secara bersama-sama; salah satu tujuan UU No.20 Tahun 2003 adalah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, termasuk dalam meningkatkan sumber dana dalam penyelenggaraan pendidikan.
b.    Mereformasi Lembaga Keuangan Hubungan Pusat-Daerah
Perlu dilakukan penataan tentang hubungan keuangan antara Pusat-Daerah menyangkut pengelolaan pendapatan (revenue) dan penggunaannya (expenditure) untuk kepentingan pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sumber keuangan diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang syah dengan melakukan pemerataan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pada suatu daerah, terutama pada daerah miskin. Bila dimungkinkan dilakukan subsidi silang antara daerah yang kaya kepada daerah yang miskin, agar pemerataan pendidikan untuk mendapatkan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
c.    Pengaruh Pemerintah Daerah
Pada era otonom, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah. Bila pemerintah daerah memiliki political will yang baik dan kuat terhadap dunia pendidikan, ada peluang yang cukup luas bahwa pendidikan di daerahnya akan maju. Sebaiknya, kepala daerah yang tidak memiliki visi yang baik di bidang pendidikan dapat dipastikan daerah itu akan mengalami stagnasi dan kemandegan menuju pemberdayaan masyarakat yang well educated dan tidak pernah mendapat momentum yang baik untuk berkembang. Otonomi pendidikan harus mendapat dukungan DPRD, karena DPRD-lah yang merupakan penentu kebijakan di tingkat daerah dalam rangka otonomi
tersebut. Di bidang pendidikan, DPRD harus mempunyai peran yang kuat dalam membangun pradigma dan visi pendidikan di daerahnya. Oleh karena itu, badan legislatif harus diberdayakan dan memberdayakan diri agar mampu menjadi mitra yang baik. Kepala pemerintahan daerah, kota diberikan masukan secara sistematis dan membangun daerah.
d.    Membangun Pendidikan Berbasis Masyarakat
Kondisi Sumber Daya yang dimiliki setiap daerah tidak merata untuk seluruh Indonesia. Untuk itu, pemerintah daerah dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ilmuwan, pakar kampus maupun pakar yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota sebagai Brain Trust atau Think Thank untuk turut membangun daerahnya, tidak hanya sebagai pengamat, pemerhati, pengecam kebijakan daerah. Sebaliknya, lembaga pendidikan juga harus membuka diri, lebih banyak mendengar opini publik, kinerjanya dan tentang tanggung jawabnya dalam turut serta memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.
e.    Pengaturan Kebijakan Pendidikan Antara Pusat dan Daerah
Pemerintah Pusat tidak diperkenankan mencampuri urusan pendidikan daerah Pemerintah Pusat hanya diperbolehkan memberikan kebijakan-kebijakan bersifat nasional, seperti aspek mutu dan pemerataan. Pemerintah pusat menetapkan standar mutu. Jadi, pemerintah pusat hanya berperan sebagai fasilitator dan katalisator bukan regulator. Otonomi pengelolaan pendidikan berada pada tingkat sekolah, oleh karena itu lembaga pemerintah harus memberi pelayanan dan mendukung prosesnya agar berjalan efektif dan efisien.
            Berdasarkan paparan dari masing-masing tahapan di atas, akhirnya dapat diperoleh gambaran mengenai kompleksitas dinamika pembangunan pendidikan di Indonesia dengan segenap variabel penentu yang saling memiliki keterkaitan secara kompleks, termasuk di dalamnya adalah intensitas dinamika pelaksanaan kebijakan otonomi. Untuk itulah maka tolak-ukur keberhasilan sistem ini harus dilihat dari sisi keberhasilan sekolah dalam melaksanakan wewenang besar yang dimilikinya.

Capaian Futuristik Otonomi Pendidikan
            Otonomi pendidikan meskipun masih merupakan konsepsi baru di negeri ini, namun ianya telah membawa angin positif bagi perubahan sistem pendidikan di Indonesia menuju ke arah yang lebih baik lagi. Perubahan paradigma yang mendasar bagi dunia pendidikan di daerah-daerah, pada akhirnya akan memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Terlepas dari efek negatif yang nanti muncul, hal ini dikarenakan strategi untuk memajukan dunia pendidikan adalah investasi jangka panjang (long investment), yang mana biasanya akan menemukan kesulitan di awal-awal ketika memulainya, namun demikian kesulitan-kesulitan seperti yang telah diprediksikan hanya akan bersifat sementara, setelahnya akan tercapai hasil-hasil positif yang sangat penting bagi bangsa dan masyarakat.
            Adapun beberapa hal yang akan dicapai oleh pelaksanaan otonomi pendidikan yang baik kedepannya adalah:
a.    Meningkatnya mutu pendidikan
Peningkatan mutu pendidikan akan terjadi secara signifikan, hal ini terlebih lagi apabila pemerintah daerah secara aktif turut mendorong dan menerapkan konsep Manajemen Berbasis Sekolah, yakni usaha peningkatan mutu pendidikan dengan menggalang segala sumber daya yang ada di sekolah dan lingkungannya, baik guru, orangtua siswa, pemerintah setempat maupun swasta agar terkoordinasi dan terencana dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya.
b.    Perubahan Mental Bangsa (Revolusi Mental)
Bangsa ini akan segera bangkit dari keterpurukan mentalnya, mental korupsi, mental kolusi, mental nepotisme, mental pemalas, mental ABS (asal bapak senang), mental penjahat, mental rakus, mental pemalas, semuanya itu merupakan mental-mental destruktif yang akan segera berubah menuju kepada mental yang terpuji seperti menghormati, menghargai perbedaan, toleransi, peduli sesama, kerja keras, disiplin, semangat juang tinggi serta mental mental positif lainnya, yang merupakan elaborasi dari keunggulan nilai-nilai luhur sebagai bangsa timur khususnya dan Asia pada umumnya. Jepang, Korea Selatan, Hongkong, Malaysia, China adalah negara asia yang berhasil melakukannya. Upaya menuju revolusi mental ini sangat efektif dilakukan dalam bentuk penanaman mental yang positif disekolah, menciptakan sebuah keteladanan nasional (ushwah), model manusia terbaik yang menjadikan masing-masing diri sebagai modelnya.
c.    Terciptanya Strategi Pembangunan Pendidikan Partisipatif
Ini akan terjadi apabila kewenangan besar seperti yang telah dijelaskan diatas, diberikan sepenuhna kepada sekolah untuk selanjutnya sekolah mengalihkan kewenangan tersebut pada masyarakat luas. Dengan ini maka masyarakat akan dapat secara aktif untuk terlibat dan memberikan pemikiran-pemikiran yang nyata bagi pembangunan pendidikan menuju ke arah yang lebih baik.
d.    Distribusi Tenaga Pengajar Berkualitas Yang Merata
Dengan adanya otonomi pendidikan, sekolah-sekolah dapat lebih cermat dalam melihat mutu pendidikan yang terdapat di sekolah, seperti guru/tenaga pengajar, ditambah lagi hubungan (link) yang dibangun dengan sekolah-sekolah lain, maka sekolah dapat membuat inisiatif untuk mengatur penyebaran atau distribusi tenaga pengajar yang berkualitas, dengan atas bantuan dari pemerintah daerah sebagai penunjang.
e.    Terwujudnya Sistem Pendidikan Lokal Berbasis Sistem Pendidikan Nasional
Sistem pendidikan di Indonesia pada era otonomi daerah ini haruslah sesuai dengan cita-cita dari otonomi daerah itu sendiri, yakni dengan memberdayakan potensi-potensi daerah. Untuk itulah maka otonomi pendidikan hadir dan dimaksudkan untuk menghidupkan kembali potensi-potensi lokal yang dimaksud. Dalam konteks ini, pelaksanaan pendidikan di daerah-daerah haruslah memiliki ke-khasan tersendiri, sesuai dengan daerah dimana lembaga-lembaga pendidikan tersebut berada, baik sistem maupun pelaksanaannya. Namun demikian, sistem pendidikan lokal disini haruslah tetap mengacu kepada sistem pendidikan nasional secagai Mainstream atau katalis pendidikan nasional.
f.     Tersedianya fasiltas-fasilitas penunjang pendidikan yang lengkap
Dengan penerapan otonomi pendidikan, diharapkan sekolah dapat mengatur sendiri kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang tujuan yang ingin dicapainya. Untuk menghasillkan produk-produk unggul dan berkualitas, tentu membutuhkan fasilitas-fasilitas unggul pula. Untuk itulah maka, usaha-usaha pertama yang perlu dilakukan dan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi pendidikan adalah dengan melakukan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang menjadi tanggung jawab daerah, dan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dengan inisiatif penuh dari sekolah, atas bantuan pemerintah daerah sebagai penunjang.

Simpulan
            Kebijakan pendidikan di Indonesia yang selamai ini bersifat sentralistik telah menyebabkan kelesuan inovasi, kemiskinan kreatifitas, dan tumpulnya potensi yang seharusnya dapat dikembangkan secara maksimal, karena setiap daerah memiliki beragam potensi dan keunggulan yang sangat layak untuk bersaing secara global. Disamping itu kebijakan sentralistik ini tidak mengakomodir perbedaan, kepentingan daerah, sekolah, hingga bahkan peserta didik, sehingga mematikan potensi, partisipasi masyarakat yang pada akhirnya melahirkan sentimen dan sifat pesimistis kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, atau bahkan kepada lembaga-lembaga pendidikan itu sendiri.
Untuk itulah, maka konsepsi mengenai otonomi pendidikan dirasa menjadi sangat penting, terutama untuk mengembalikan pengelolaan pendidikan ke daerah dengan strategis desentralisasi dan memberikan kesempatan luas kepada daerah untuk mengatur potensinya agar dapat dikembangkan secara maksimal agaknya menjadi solusi untuk keluar dari persoalan pendidikan yang semakin rumit, namun tentunya tranformasi sistem dari sentralisasi ke desentralisasi ini membutuhkan proses dan tahapan-tahapan hingga pada akhirnya daerah dinilai benar-benar siap untuk mengembangkan potensi daerahnya dalam kerangka mengembagkan pendidikan maka yang penting disiapkan oleh pemerintah disamping perangkat dan payung hukumnya, dari daerah sendiri perlu mempersiapkan diri dengan pemimpin yang visioner dan sangat memahami daerahnya, merekonstruksi mental dengan meninggalkan sejauhnya mental KKN untuk kemudia hijrah kepada mental pejuang, rela berkorban, pantang menyerah serta sejumlah mental positif lainnya yang telah dikristalisasikan dalam nilai-nilai Pancasila.

Preferensi
Beeby, C.E. 1981. Pendidikan di Indonesia. Jakarta: LP3ES.
Danim, Sudarman. 2006. Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan Nasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hasbullah. 2007. Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Jalal, dkk. 2001. Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah. Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa.
Mawhood, Philip. 1987. Local Government In The Third World. New York: The Bath Press.
Nataatmadja, Hidayat. 1992. Krisis Global Ilmu Pengetahuan dan Penyembuhannya. Bandung: Penerbit Iqra.
Noor, Isran. 2012. Isran Noor dalam Perspektif Media. Jakarta: Apkasi.
Noor, Isran. 2012. Politik Otonomi Daerah Untuk Penguatan NKRI. Jakarta: Seven Strategic Studies.
Suyanto. 2006. Dinamika Pendidikan Nasional (Dalam Percaturan Dunia Global). Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
Tilaar, H.A.R. 1989. Manajemen Pendidikan Nasional. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.


[1] Mahasiswa pada Program Studi Antropologi Sosial, Fakultas Sastra, Universitas Khairun, Ternate. Maluku Utara

Tidak ada komentar:

Posting Komentar