Selasa, 16 Desember 2014

Menganalisis Sikap Diam Pemerintah dan Potensi Konflik Agraria Di Galela




Oleh:
Muhammad Guntur Cobobi
Duta Bahasa Maluku Utara

Belakangan isu yang paling sering dibahas di forum-forum lokal, bahkan dalam pemberitaan-pemberitaan media nasional adalah mengenai persoalan sengketa agraria. Bukan hal baru, hanya saja isu tersebut kembali mengemuka pada masa-masa dewasa ini. Ironisnya isu sengketa agraria muncul dengan gencar justru ketika negara ini telah lama beranjak dari era pengekangan (orde baru) menuju era pendewasaan demokrasi dengan nilai-nilainya yang universal, termasuk didalamnya adalah dijamin dan ditinggikannya hak-hak masyarakat kecil.
Singkat cerita, sengketa agraria adalah persoalan lama yang biasa terjadi di era orde baru (dengan rakyat sebagai pihak yang selalu kalah dan dirugikan) dan kini muncul di era reformasi (era dimana seharusnya kepentingan rakyat yang lebih diutamakan). Seperti anomali ketika dari angka statistik di tahun 2012 saja setidaknya telah terjadi 160 kasus sengketa agraria di seluruh wilayah Indonesia, akan berjumlah ribuan kasus apabila data tersebut digabungkan dari tahun 1999 hingga 2013. Diantara banyak kasus sengketa agraria yang terjadi, beberapa contoh terparah seperti yang terjadi di Mesuji, Lampung dan Bima pada tahun 2012, telah menjadi preseden buruk dalam kasus sengketa agraria di negeri ini, dimana untuk kepentingan pengusaha bermodal besar, aparat-aparat negara justru dijadikan garda terdepan dengan menggunakan senjata untuk membunuh rakyat di negaranya.
Salah satu contoh pelik mengenai sengketa agraria adalah seperti yang terjadi Galela, Maluku Utara, dimana masyarakat petani yang mengklaim sebagai pemilik tanah berhadapan dengan PT. BWLM yang dengan “modal” hukum yang dipegangnya mengklaim sebagai pemilik sah atas lahan yang ditinggalkan oleh PT. GAI (Global Agronusa Industri) yang sebelumnya bergerak dalam usaha perkebunan pisang cavendish. Kedua pihak yang saling klaim memperebutkan lahan seluas 5.000 Ha (luas lahan sebagaimana yang dicantumkan PT. BWLM yang termaktub dalam putusan MA No. 118/B/PK/PJK/2011) yang berada di sisi utara Kecamatan Galela dan Galela Barat – Sisi selatan Kecamatan Galela Utara. Sejak konflik sosial yang melanda daerah ini tigabelas tahun yang lalu, sengketa antara masyarakat dengan perusahaan berlangsung dengan ritme yang fluktuatif, dengan beberapa peristiwa penting yang kadangkala muncul. Namun demikian, ketiadaan solusi serta enggannya kedua-belah pihak untuk duduk bersama secara serius membahas persoalan ini, membuat sengketa semakin berlarut-larut.
Keadaan ini, diperparah dengan sikap Pemerintah Daerah yang cenderung diam, dikhawatirkan justru akan semakin memperparah keadaan, mengingat semakin lama persoalan ini semakin dianggap serius oleh kedua-belah pihak yang bertikai. Merunut kasus serupa yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, semisal Mesuji dan Bima, lebih-lebih memperhatikan kondisi masyarakat Galela yang notabenenya adalah daerah bekas konflik, maka kemungkinan konflik massif antara pihak yang bertikai akan sangat mungkin terjadi. Terlalu dini memang, menyamakan kasus sengketa agraria yang terjadi di Galela dengan sengketa agraria yang berakhir konflik di Mesuji dan Bima yang beberapa waktu lampau menghebohkan negeri ini, namun apabila dianalisa dengan cermat, sengketa agraria di Galela bisa jadi (kemungkinan besar) akan berujung konflik agraria sebagaimana yang terjadi di Mesuji dan Bima.

Dasar Persoalan dan Potensi Konflik
            Pada tahun 1996, pakar sosial; T.F. Hoult, mengatakan didalam tesisnya, bahwa konflik agraria adalah suatu situasi proses, yaitu proses interaksi dua atau lebih individu dan ataupun kelompok dalam memperebutkan objek yang sama, demi kepentingannya. Dalam konteks agraria, objek tersebut tentu adalah tanah. Pandangan T.F. Hoult tersebut, jika dikomparasikan dengan apa yang terjadi di Galela, simpulan dasar dari akar konflik antara PT. BWLM dengan masyarakat penggarap lahan kurang lebih seperti ini; masyarakat/petani membutuhkan tanah mereka yang mereka klaim secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, sementara di sisi yang lain PT. BWLM tentu sangat menginginkan lahan bekas PT. Global Agronusa Industri untuk keharusan memenuhi tujuan investasi mereka. Kondisi inilah yang merupakan titik awal masalah yang perlu dicermati secara cerdik oleh semua pihak yang terlibat, pun juga oleh pemerintah.
            Berangkat dari titik awal yang disebutkan tadi, sebenarnya persoalan ini jika dilihat dari sudut pandang yang sederhana, maka tentulah kepentingan rakyatlah yang harus dikedepankan, mengingat belum tentu keberadaan PT. BWLM di Galela memberikan dampak positif bagi pembangunan disana. Terkait dengan fakta ini, ada beberapa persoalan yang diklaim oleh petani pemilik/penggarap lahan sebagai kekuatan dan alasan logis yang membenarkan pendudukan mereka ke atas lahan eks PT. GAI, diantaranya adalah:
  1. Masuknya PT. GAI ke dalam lahan produktif yang mana ini tidak sesuai dengan prinsip Hak Guna Usaha (HGU), dimana PT. GAI telah memusnahkan puluhan ribu tanaman kelapa dan pala milik masyarakat, ini dilakukan sambil menkut-nakuti masyarakat yang tidak memberikan lahannya akan berurusan dengan polisi, ini terjadi pada tahun awal masuknya PT. GAI (1991).
  2. PT. GAI mengingkari janjinya terhadap masyarakat, terkait dengan lahan cadangan yang hingga kini masih menjadi mitos.
  3. PT. GAI telah secara jelas melanggar Izin Prinsip Gubernur (waktu itu: Maluku), tertanggal 23 Mei 1991, nomor: 570/58. Yang terdiri dari beberapa poin, seperti tidak menebang hutan sagu dan hutan mangrove, namun pada prakteknya, PT. GAI malah membabat habis hutan sagu yang ada, begitupun hutan mangrove yang sekarang sedang direhabilitasi oleh dinas kehutanan.
  4. PT. GAI melanggar Surat Izin Prinsip Gubernur yang berbentuk instruksi kepada Kepala Daerah Tingkat II Maluku Utara, tertanggal 9 November 1991, nomor: 503/149, yang isinya membatasi lahan atau kebun rakyat yang masuk dalam proyek SCDP untuk tidak dibebaskan, kenyataannya PT. GAI malah menyerobotnya juga. Selain itu perusahaan juga masuk hingga ke areal bandara Gamarmalamo yang sebenarnya tidak dibenarkan.
  5. Melakukan pembohongan kepada masyarakat, perumpamaan yang menjadi penegasan adalah lahan petani yang sedianya dibayar oleh PT. GAI sebesar Rp. 20.000.000 ternyata baru dibayarkan sebesar Rp. 2.300.000.
  6. Kerugian petani kelapa
Sesuai dengan lahan yang diganti rugi oleh PT. GAI seluas kurang lebih 4500 Hektar, sementara jarak tanam pohon kelapa pada umumnya di kecamatan Galela adalah 7 M/segi, jika dalam 1 Hektar maka dapat ditanami 196 pohon kelapa. Dalam 80 pohon kelapa, hasil produksinya mencapai 1 ton/1000 kg, jika dikalkulasikan maka dalam 1 hektar lahan kelapa dapat menghasilkan kopra hingga 2 ton/2000 kg. adapun jika 2 ton dikalikan dengan 4500 hektar, maka hasil produksi kopra petani kelapa mencapai 9000 ton per 4 bulannya. Dengan demikian, 9000 x 7500/kg = 6,750 M. lalu 6 M dibagi 4, maka penghasilan masyarakat yang lahannya diganti rugi oleh PT. GAI perbulannya adalah Rp. 1.687.500.000 (satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Angka ini, apabila dikalkulasikan dari sejak tahun 2000 s/d 2010 maka kerugian masyarakat adalah Rp. 202.500.000.000 (dua ratus dua miliar lima ratus juta rupiah). *data sebagaimana tercantum dalam data rilis GNPK-Halut 2011.
            Sementara itu pihak PT. BWLM yang notabene adalah pewaris PT. GAI meyakini bahwa kekuatan hukum yang dipegang oleh mereka sudah cukup untuk melawan masyarakat petani di Galela dengan semakin agresif menyudutkan petani. Salah satu diantaranya adalah dengan tindakan pada bulan April 2013 lalu, mereka dengan pengawalan aparat kepolisisan memasang plang di sepanjang lahan yang mereka klaim dengan tulisan provokatif kurang lebih seperti ini: “Dilarang Mengadakan Aktivitas Apapun di Lahan Milik Perusahaan…..”. Arogansi perusahaan semakin terlihat ketika pada tanggal 25 Oktober lalu, melalui surat edaran yang disebar ke desa-desa di Kecamatan Galela dan dibacakan di Masjid setelah Shalat Jum’at, mereka meng-ultimatum petani-petani yang dituding berada di lahan yang mereka klaim untuk merelakan agar lahan garapannya diukur, dan deadline ultimatum tersebut berakhir pada tanggal 15 November 2013. Disebutkan juga di akhir ultimatum tersebut: “barangsiapa yang tidak mau diukur lahannya, maka resikonya ditanggung sendiri…!”
            Bagi siapapun yang menganalisa, tentulah ultimatum tersebut sarat dengan aroma provokatif, arogansi kapitalis yang seharusnya dihilangkan seiring dengan lahirnya reformasi seakan-akan dimunculkan dan menantang upaya pembangunan kesejahteraan manusia di negeri ini. Jika dicermati lebih jauh, kedua-belah pihak yang bersengketa punya kekuatan untuk mempertahankan klaim masing-masing, namun demikian, apabila salah satu pihak, baik perusahaan maupun rakyat bertindak di luar koridor yang seharusnya, maka tentulah situasi konflik berpotensi besar akan terjadi, lebih-lebih aparat dalam kondisi seperti ini lebih cenderung menjadi bargaining korporasi ketimbang berada di pihak netral sebagaimana seharusnya. Kondisi ini agak mirip-mirip dengan kondisi yang terjadi pada tragedy berdarah Bima dan Mesuji. Bukan hal yang tidak mungkin apabila benar ultimatum tersebut melewati tenggat waktu sementara di sisi yang lain petani pemilik/penggarap lahan tidak meresponnya, dan perusahaan melakukan tindakan sebagaimana yang tersirat dalam “edaran jumat” tersebut, sudah barang tentu kondisi yang terjadi akan diluar kendali. Konflik agraria pasti akan terjadi di Galela.

Sinergitas, Untuk Kepentingan Bersama
            Dalam sebuah jurnal yang bertopik; The Agrarian Economies of Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States, yang dipubulikasikan oleh Bank Dunia, John Nash mengemukakan bahwa problem solving atas sengketa agraria perlu dirumuskan secara terpadu, sesuai dengan kondisi sosial-geografis masyarakat setempat. Upaya untuk mencari win-win solution untuk menghindari sengketa berubah menjadi konflik agrarian dalam skala massif.
            Dalam konteks ini, semua pihak yang terlibat dalam sengketa agraria PT. BWLM dan masyarakat Petani di Galela haruslah menahan diri. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan tertinggi juga harus menunjukan peran sentralnya, setidaknya sebagai pihak yang memediasi dan juga menegur pihak yang keluar jalur dan bertindak sendiri-sendiri. Dalam kaitannya dengan ini, perlu pedoman khusus yang dihadirkan dalam bentuk peraturan daerah yang sebelumnya disosialisasikan secara efektif kepada publik, aturan-aturan ini bias dijadikan sebagai acuan untuk upaya mencari solusi terbaik dan jalan keluar bagi sengketa yang telah berlangsung selama hamper satu dekade ini.
            Apapun itu, kita semua mesti berkaca pada tragedi yang telah terjadi di Bima dan Mesuji yang telah menimbulkan banyak korban jiwa, Galela sebagai daerah bekas konflik tentu akan semakin memperbesar resiko terulangnya tragedi kemanusiaan tersebut apabila semua pihak yang terlibat tidak mengambil jalan dan sikap yang benar. Untuk itulah, maka sangat dibutuhkan sinergitas banyak pihak demi untuk kepentingan bersama. Rakyat petani dalam hal ini, haruslah tidak terpancing emosinya sehingga bertindak melampaui aturan yang berlaku, PT. BWLM juga tidak seharusnya memaksakan kehendaknya ketika persoalan ini masih belum diselesaikan, bagaimanapun PT. BWLM harus menghentikan agresifitas dan arogansinya yang menyulut emosi masyarakat petani di Galela. Sementara itu, Pemerintah Daerah harus menunjukkan peran aktif untuk segera menghadirkan solusi terpadu bagi persoalan ini, demikian halnya aparat Negara yang selama ini cenderung berada di salah-satu pihak, harus kembali memperbaiki posisi mereka sebagai lembaga yang netral. Jika semuanya dijalankan sebagaimana mestinya, meminjam kata-kata Ben Cousins; Dalam sengkarut sengketa pertanahan, situasi konflik harus terlebih dahulu dihilangkan, agar solusi dapat segera dicarikan. Semoga saja. ***

*Pernah dimuat di Malut Post

Tidak ada komentar:

Posting Komentar