Kamis, 05 Februari 2015

Paparan Kritis Terhadap Isu Tertutup: Sengketa Agraria di Galela



 
Oleh:
MUHAMMAD GUNTUR
Penulis Adalah Duta Otonomi Daerah APKASI 2013 & Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara

Di era otonomi daerah, arah kebijakan pemerintah baik pusat dan daerah haruslah lebih condong kepada pemberdayaan masyarakat. Sebisa mungkin kebijakan-kebijakan yang dicetuskan adalah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, sebab esensi dari otonomi daerah itu sendiri adalah kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya (Josef Riwu, 2010). Apa yang akan terjadi apabila arah kebijakan lebih dipaksakan untuk kepentingan sekelompok orang? Tentu akan terjadi benturan di tengah tatanan masyarakat daerah yang semakin menambah kompleksitas permasalahan daerah.
Dalam pada itu, disamping berbagai persoalan lain yang dihadapi oleh daerah, sengketa agraria atau pertanahan menjadi yang paling pokok dibicarakan di era desentralisasi ini. Maluku Utara sebagai salah satu provinsi yang saat ini sedang gencar menawarkan kekayaan alamnya kepada investor; adalah salah satu diantara banyak provinsi di negeri ini yang menghadapi persoalan serupa; ketika dibenturkan oleh sengketa agraria, dimana kecenderungan pemerintah daerah tentu adalah memaksakan kehendak, sebagaimana rahasia umum yang kita ketahui bersama.
Contoh kasus yang menarik disimak adalah sengketa yang tak kunjung usai antara para petani penggarap lahan (sebelumnya pemilik lahan) PT. GAI (Global Agronusa Indonesia) dan PT. Buana Wiralestari Mas (BWLM) yang diklaim merupakan merger dari PT. GAI di seputaran empat Kecamatan di Galela, Halmahera Utara.
Sengketa berlarut-larut yang mempermasalahkan lahan seluas -/+ 2.000 (dua ribu) hektar, sebagaimana yang tercantum didalam PP Gubernur Maluku No. 06/BKPMD/MAL/X/1991 tertanggal 18 Oktober 1991, adalah buntut dari kekecewaan masyarakat yang dimulai sejak datangnya PT. GAI pada saat itu, dimana proses pemerolehan lahan saat itu melalui cara-cara intimidasi dan kadangkala melalui kekerasan represif ala orde baru.
Adapun upaya-upaya untuk mempertahankan haknya sudah pernah dilakukan oleh masyarakat Galela dengan melakukan pengaduan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia (KOMNAS HAM – RI) tertanggal 25 Februari 1999 yang kemudian direspon dengan surat No. 1.713/SKPMT/VI/99 yang ditindaklanjuti dengan keluarnya surat No. 180/884 oleh Sekwilda tk. I Maluku kepada Bupati KDH tk. II Maluku Utara. Namun demikian, tidak tercapai titik temu, hingga pecah konflik tahun 1999.
Sebelum berbicara mengenai korelasi antara PT. GAI dan PT. BWLM, yang mana keduanya bergerak di bidang perkebunan yang berbeda (PT. GAI bergerak di bidang perkebunan Pisang Cavandish sementara PT. BWLM bergerak di perkebunan Singkong dan pengolahan Tapioka), kita akan mendapati fakta bahwa proses merger tersebut apabila benar-benar terjadi tentu masih sangat jauh dari studi kepatutan, dimana prinsip hukum dan kelayakan menjadi topik yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
Sebab sebagaimana diketahui, awal masuknya PT. GAI menimbulkan persoalan kompleks yang sangat melecehkan hak-hak masyarakat. Adapun diantaranya adalah secara nyata melanggar nota-nota dalam izin Prinsip Pemda Tingkat I Maluku Nomor 57/58 yang diantaranya mematuhi AMDAL dengan tidak merambah hutan mangrove dan tanaman sagu, serta tidak melakukan penggusuran dengan sewenang-wenang. Pada kenyataannya itu semua dilanggar atas restu dari Pemda Tingkat II serta Kecamatan. Ditambah lagi pemberian lahan SCDP yang dibiayai oleh Bank Dunia, sampai dengan saat ini belum terealisasi.
Maka apabila PT. BWLM hendak masuk dengan bidang usaha yang lain, sudah tentu persoalan-persoalan yang ditinggalkan oleh PT. GAI harus diselesaikan terlebih dahulu, yang itu berarti adalah keharusan untuk membuka negosiasi ulang dengan masyarakat Galela, dimana kehendak harus diserahkan penuh kepada masyarakat Galela.
Yang terjadi kemudian, justru tidak sesuai dengan keharusan tersebut. PT. BWLM yang baru masuk empat tahun belakangan dengan bermodalkan SK Menteri Negara Agraria/BPN No. 350/HGU/BPN/95 dan SK Menteri Negara Agraria No. 23/HGU/BPN/98 secara sepihak mengklaim lahan sengketa tersebut dan secara brutal melakukan penggusuran terhadap lahan masyarakat yang diklaim sebagai milik PT. GAI.
Buntut dari kesemena-menaan tersebut adalah sikap responsif masyarakat dengan melakukan penuntutan besar-besaran pada tanggal 5 Juni 2013, yang kemudian direspon secara represif dengan penangkapan sejumlah petani, dimana kemudian dibebaskan setelah terpaksa menandatangani surat pernyataan tertanggal 25 Agustus 2013 untuk melepaskan lahan yang dimilikinya ke PT. BWLM. Belakangan sikap perusahaan justru semakin otoriter, dibawah pembiaran pemerintah Kabupaten dan Kecamatan, pihak perusahaan membekingi upayanya tersebut dengan menempatkan pasukan TNI di lahan-lahan yang digusur, tentu ini dengan maksud untuk menakut-nakuti masyarakat.
Belakangan, isu-isu dan fakta di lapangan terus bergulir dengan diwarnai eskalasi ketegangan yang terus meningkat. Masyarakat petani masih tetap dengan tuntutan awalnya, yakni bersikeras untuk mempertahankan lahan mereka, sementara PT. BWLM semakin intensif melakukan penggusuran. Hal ini menjadi pemandangan yang secara sengaja dibiarkan oleh pemerintah daerah tanpa secara serius menghadirkan solusi.
Ironisnya, persoalan ini sangat jarang dan bahkan tidak sama sekali diangkat ke media, jarang dibahas di forum-forum akademis, ini seperti secara sengaja ditutupi untuk kepentingan beberapa pihak yang mungkin terlibat bermain didalamnya. Tentu ini harus menjadi perhatian kita secara bersama, pemerintah, baik itu di tingkat kabupaten dan provinsi harus mulai serius dan berkonsentrasi penuh pada potensi-potensi pasti yang tidak diinginkan. Mengingat Galela adalah daerah bekas konflik, maka kehati-hatian dalam menentukan sikap dan kebijakan adalah keharusan yang harus diambil.
Akhir kata, sedikit catatan kecil ini diharapkan bisa menjadi cambuk yang menyadarkan kita semua, terutama pemerintah sebagai penentu kebijakan, bahwa fungsi yang dimilikinya sebisa mungkin diupayakan demi untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan korporasi atau pemilik modal.***

Tidak ada komentar:

Posting Komentar