Selasa, 03 Maret 2015

Mencermati Cacat Administrasi Dalam 22 Pilkades Serentak di Halteng



 
Oleh:
MUHAMMAD GUNTUR
Pengurus HMI Badko Maluku & Maluku Utara – Duta Otonomi Daerah APKASI


Pemilihan kepala desa adalah contoh kontestasi demokrasi dalam skala yang paling kecil yang berlangsung di negara ini. Posisi penting desa sebagai sebuah tatanan yang menopang kehidupan bangsa sebab desa adalah unsur terkecil yang membentuk negara, menjadikan kepala desa dewasa ini juga dianggap sebagai jabatan strategis yang di beberapa tempat dan kesempatan menjadi komoditas politik didalam kontestasi Pemilihan Kepala daerah. Pengerahan aparatur desa secara masif didalam Pilkada-Pilkada menjadikan jabatan kepala desa sebagai sebuah modal politik para elit politik lokal yang hendak bermanuver didalam Pilkada.
Belakangan Indonesia menyadari pentingnya posisi desa sebagai faktor penting yang secara sistematis turut menghadirkan kesejahteraan rakyat, sebab kesejahteraan di setiap desa berarti pula kesejahteraan bagi Indonesia. Atas dasar itulah maka pada tahun 2014 ini pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan guna menjamin efektifitas dan keberlangsungan pemerintahan desa, termasuk peraturan mengenai Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang diselenggarakan secara serentak didalam sebuah kabupaten/kota (Pasal 31 Ayat 1 UU No. 6 Th. 2014). Untuk itulah; Halmahera Tengah, kabupaten di Provinsi Maluku Utara adalah salah satu diantara banyak kabupaten di Indonesia yang di bulan desember ini hendak melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di 22 desa-nya.
Namun demikian, dalam proses panjang menuju Pilkades serentak tersebut, muncul banyak laporan dan keberatan dari beberapa kelompok masyarakat, terutama mengenai administrasi, dimana pemerintah daerah di tingkat kecamatan dan kabupaten melalui BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) terindikasi mengabaikan peraturan perundangan sebagaimana yang diatur didalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU tentang desa.
Kecenderungan ini tercermin dari tindakan Pemda yang secara sepihak menganulir beberapa Calon yang sebenarnya telah melalui verifikasi di tingkat Panitia Pemilihan Desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di beberapa kesempatan Pemda juga turut campur untuk meloloskan Calon Kepala Desa yang di tingkat Panitia Pemilihan Desa tidak lolos proses verifikasi. Kecenderungan cacat administrasi ini semakin nyata terlihat pada tanggal 5 Desember 2014 kemarin ketika BPMD Kabupaten Halmahera Tengah melalui SK Bupati No: 141/KEP/320/2014 mengeluarkan pengumuman sekaligus penetapan hasil Screening Calon Kepala Desa di 22 desa yang akan melakukan Pilkades serentak, padahal berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 dan PP No. 43 tahun 2014, mekanisme screening (penyaringan) sebagaimana yang dimaksud tidak diatur sedikitpun.
Padahal jika merunut aturan, pemilihan kepala desa seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada desa yang bersangkutan, tentu saja hal ini guna menghindari upaya Abuse of Power (Penyalahgunaan kekuasaan) pemerintah daerah yang tentu saja sarat dengan kepentingan politik kelompok penguasa daerah tersebut. Adapun mekanisme yang dimaksud diserahkan sepenuhnya kepada desa tersebut adalah dengan membiarkan desa secara mandiri menjalankan aturan dimana pemerintah daerah hanya bertugas untuk membimbing dan mengawasi, bukan mencampuri.
Adapun mekanisme Pemilihan Kepala desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 UU No. 6 tahun 2014, pemilihan kepala desa diselenggarakan sepenuhnya oleh Panitia Pemilihan Kepala desa yang independen dan melibatkan seluruh unsur desa seperti lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa. Panitia ini pun berdasarkan aturan tersebut dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam konteks ini maka itu berarti seluruh tahapan Pilkades ini sepenuhnya adalah proses yang ditangani oleh Panitia tersebut.
Yang terjadi adalah Pemda Halmahera Tengah, secara langsung mengambil kewenangan di tiap desa, selain terlihat melalui mekanisme screening yang dipaksakan, pengabaian terhadap PP No. 43 th. 2014 dan UU No. 6 th. 2014 dilakukan dengan melangkahi wewenang BPD, seperti yang terlihat di desa Waleh (Surat No. 141/BPD/DW/KWU/06/2014) dan Lelilef, dimana upaya ini secara masif dilakukan. Di beberapa belas desa lainnya, calon kepala desa yang diloloskan juga bahkan ada yang pernah tersangkut kasus hukum. Menurut laporan yang masuk, upaya sistematis ini dilakukan guna memuluskan jalan bagi pihak-pihak yang dekat dengan salah-satu partai yang saat ini sedang berkuasa.
Mencermati kondisi ini, dengan pertimbangan untuk menjaga kondusifitas iklim politik di tingkat desa yang terkenal sangat permisif, ada beberapa rekomendasi yang perlu diketahui oleh pemerintah daerah Halmahera Tengah; bahwa kebijakan publik seharusnya dipisahkan dengan kebijakan politik yang bersifat golongan, sebisa mungkin ini dihindari guna menciptakan proses pembangunan yang benar-benar sejalan dengan semangat pembangunan desa.***

Tidak ada komentar:

Posting Komentar