Sabtu, 02 Januari 2016

Kita, ASEAN Community 2015, Pattani dan Moro




MUHAMMAD GUNTUR
Fungsionaris Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Maluku dan Maluku Utara - Duta Otonomi Daerah APKASI Provinsi Maluku Utara

Indonesia adalah salah satu Negara terbesar populasinya yang ada di kawasan ASEAN (Association of South East Asian Nations). Dengan 199.959.285 jiwa penduduk muslim (85,2 %) masyarakat Indonesia adalah masyarakat Heterogen dengan berbagai jenis suku, agama, bahasa dan adat istiadat yang terhampar di wilayah yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke. Indonesia mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup bagus, pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia (4,5%) setelah RRT dan India. Ini akan menjadi modal yang penting untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia menuju AEC tahun 2015.
ASEAN Community 2015 adalah realisasi dari kesepakatan KTT ASEAN di Bali pada tahun 2003 dengan tiga pilar visi yang sejak awal ditetapkan, yakni; keamanan (security), ekonomi (economy) dan Sosial-Budaya (Social-Culture). Indonesia dalam posisinya sebagai negara yang memegang peran besar di ASEAN tentunya dituntut untuk lebih peka dalam melihat isu yang berkembang di kawasan, disamping tidak lupa pula untuk mengambil sikap serius atas penderitaan masyarakat muslim di Pattani (Thailand) dan Moro (Filipina).
Sebagaimana hukum internasional, perjuangan rakyat Pattani dan Moro dalam memerdekakan diri dari negara-negara yang menguasai mereka adalah apa yang harus diperhatikan secara seksama, paling tidak kita harus tahu kenapa mereka berjuang keras untuk merdeka.
Indonesia sebagai negara yang “dekat” dengan kedua wilayah tersebut, dimana Pattani dahulu sebelum berkuasanya kerajaan Langkasuka, bersama Malaysia dahulu pernah menjadi bagian dari imperium Sriwijaya, Majapahit, dan Svarnabhumi di Indonesia dalam satu garis identitas (sebagai orang Melayu), sementara Moro (Filipina) dahulu pernah menjalin hubungan erat dengan Kesultanan Ternate.
Sayang sekali, perjuangan mereka sangat jauh dari perhatian, padahal kedua wilayah ini nasibnya kurang-lebih sama dengan Palestina. Dulu sekali Muslim Pattani adalah sebuah kerajaan Islam. Pada tahun 1457, daerah Patani—sekarang menjadi Pattani—berpenduduk mayoritas Melayu Muslim. Kondisi Patani saat itu persis dengan beberapa wilayah sekitarnya seperti Perlis, Kelantan, dan lainnya yang terletak di Malaysia. Tahun 1875, Thailand pertama kali datang ke Patani dan langsung menduduki daerah itu. Kedatangan Inggris ke Semenanjung Malaka menghasilkan perjanjian dengan Thailand, yaitu Patani dikuasai oleh Thailand dan Perlis dan wilayah lainnya dimiliki oleh Inggris. Kemudian hari Inggris menyebut daerah jajahannya dengan sebutan Malaysia.

Muslim Patani saat itu dipaksa untuk menjadi bagian dari Thailand atau ketika itu masih bernama kerajaan Siam. Namun, karena kependudukan itu, tak pelak terjadi pergolakan di daerah Pattani sampai sekarang. Sebuah reaksi yang wajar karena Muslim Pattani terus melawan para penguasa yang dianggap penjajah itu, yang setiap harinya melakukan penindasan terhadap mereka, membunuh orang-orang Pattani.
Orang Moro tak jauh berbeda, setelah berjuang sebagai sebuah teritori Islam di abad-abad awal penjajahan bangsa Eropa, hingga kemerdekaan Filipina pada tahun 1946, orang-orang Moro terus mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terbentuknya MIM, Anshar-el-Islam, MNLF, MILF, MNLF-Reformis, BMIF. Faksi-faksi bersenjata yang berjuang melawan pemerintah Filipina. Namun kekurangannya, pada saat yang sama juga hal itu memecah kekuatan Bangsa Moro menjadi faksi-faksi yang melemahkan perjuangan mereka sendiri secara keseluruhan. Dibandingkan dengan masa pemerintahan semua presiden Filipina dari Jose Rizal sampai Fidel Ramos maka masa pemerintahan Ferdinand Marcos merupakan masa pemerintahan paling represif bagi Bangsa Moro. Pembentukan Muslim Independent Movement (MIM) pada 1968 dan Moro Liberation Front (MLF) pada 1971 tak bisa dilepaskan dari sikap politik Marcos. Pada masanya kelompok-kelompok perjuangan ini dicap sebagai teroris yang membuat perhatian dunia akhirnya teralihkan.
Semua fakta-fakta ini seharusnya menjadi “titik” perhatian kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang didalam UUD 1945-nya ada tertulis kalimat “Bahwa Penjajahan Diatas Dunia Harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”, dimana ini adalah mencerminkan sikap politik internasional kita.
Apabila Indonesia tidak segera mencari jalan keluar atas perjuangan-perjuangan orang-orang Pattani dan Moro, kita belum akan tahu apa dampak dan pengaruhnya didalam penerapan ASEAN Community 2015, tetapi satu catatan pentingnya adalah bahwa pengabaian Indonesia pasti memiliki dampak, baik itu secara politik maupun sosio-kultural, disamping dari segi keamanan (security) Indonesia juga turut bertanggung-jawab.
Pada akhirnya. Menyongsong momentum yang tepat didepan gerbang ASEAN Community 2015 ini, kita berharap pemerintah Indonesia sebagai salah satu diantara 10 (sepuluh) aktor di ASEAN perlu mengambil langkah-langkah diplomatis-strategis dalam menanggapi persoalan ini, sebab Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dan juga memiliki hubungan terdekat secara sosio-historis yang diharapkan mampu memberikan solusi terpadu untuk penyelesaian konflik yang terjadi di kedua wilayah tersebut. Semoga saja. ***

Pernah dimuat di Harian Gamalama Post

Tidak ada komentar:

Posting Komentar