Selasa, 07 Juli 2015

Di Ambang Krisis




Oleh:
MUHAMMAD GUNTUR
Duta Otonomi Daerah APKASI Untuk Maluku Utara & Fungsionaris Badko HMI Maluku-Maluku Utara

Di hari-hari terakhir kita disuguhkan oleh fenomena melemahnya perekonomian negara, idikatornya antara lain terlihat dari semakin merosotnya nilai tukar rupiah yang saat ini menyentuh 14.250/1 USD, daya beli masyarakat yang semakin melemah, serta pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan hanya 4,2 persen pada kuartal II tahun 2015 ini.
Fenomena ini tentu masih belum bisa disamakan dengan Krisis Moneter yang pernah menerpa di di tahun 1998 yang berujung pada kejatuhan rezim orde baru, dimana rupiah pada saat itu berada pada level terendah 16.650/1 USD dengan depresiasi sebesar 197 persen. Juga saat ini belum terlihat gelombang PHK besar-besaran sebagaimana yang terjadi pada krisis 1998.
Meski demikian, ini adalah sinyal kuat bahwa negara bisa saja menuju ambang resesi ekonomi, indikator-indikator yang ada menunjukkan situasi ekonomi sedang menjurus ke arah pelambatan total.  Bahkan beberapa analisis memprediksi bahwa krisis 2015 bisa saja lebih berbahaya dibanding krisis 1998, dimana pada saat itu penurunan ekonomi Indonesia hanya disebabkan oleh jalur perdagangan, sementara melemahnya ekonomi di 2015 ini disebabkan oleh faktor keuangan dan perdagangan. Ini jauh lebih berbahaya karena akan membuat pukulan ganda yang mengakibatkan defisit perdagangan, defisit modal, defisit neraca pembayaran Indonesia dan defisit anggaran.
Dari Yunani, Amerika, dan China
Harus diakui bahwa situasi ekonomi saat ini tak lepas dari dampak yang ditimbulkan oleh kemunduran ekonomi di beberapa negara, disamping kebangkitan ekonomi Amerika Serikat yang menyebabkan gelombang raksasa kembalinya dollar ke negeri tersebut pasca krisis 2008. Dimulai dari Yunani yang mengumumkan kebangkrutannya setelah gagal membayar hutang sebesar 1,6 Miliar Euro (Sekira Rp. 23,6 Triliun) kepada International Monetary Fund (IMF). Meski tidak terlalu berdampak kepada Indonesia, dimana nilai perdagangan antara kedua negara hanya USD 200 Juta, tetapi cukup signifikan dalam mempengaruhi mitra Yunani yang berhubungan dengan Indonesia.
Situasi ekonomi saat ini juga disebabkan oleh kebangkitan ekonomi Amerika Serikat dan melemahnya China dalam persaingan head to head-nya berhadapan dengan Amerika Serikat, dimana AS mengeluarkan kebijakan fiskal yang tepat guna menyembuhkan perekonomian negara pasca krisis 2008. Kebijakan Tapering Off yang menjadi senjata AS berhasil membuat suku bunga naik kembali dan industri keuangan AS kembali menarik bagi para investor yang di 2008 ramai-ramai keluar menanamkan investasinya di negara-negara berkembang seperti China, India, Indonesia, dan Brazil. Singkatnya adalah semua investasi di semua negara tersebut sedang “pulang kampong” kembali ke Amerika Serikat, alhasil pembelanjaan dollar secara besar-besaran dilakukan di semua negara, nilai dollar pun kembali tinggi, bahkan mengalahkan kejayaan mata uang Yuan milik China yang sempat berjaya beberapa tahun belakangan.
Menyadari kondisi yang diambang krisis, China tidak tinggal diam, kebijakan men-devaluasi mata uangnya Yuan pun diberlakukan dengan harapan agar produk-produk mereka kembali kompetitif. Bahkan setelah devaluasi 2% terhadap Yuan beberapa hari lalu menimbulkan gelombang kejut bagi negara-negara di Asia, Rupiah pun bahkan jatuh ke angka 14.000/1 USD. Bukan hanya Indonesia, bahkan negara-negara tetangga Indonesia seperti Singapura dan Malaysia pun mengalami kelesuan ekonomi yang lebih parah.
Situasi Indonesia
Agak sulit meneropong kondisi Indonesia dalam situasi yang semarak dengan carut-marut politik. Walau demikian telah ada garis besar kemana pergerakan ekonomi ini mengarah, kondisi yang jika tidak diperbaiki akan membawa Indonesia pada jurang resesi ekonomi yang panjang dan dalam, yang sudah tentu akan memicu terjadinya ledakan sosial seperti yang terjadi di 1998.
Sebagai perbandingan lihat saja Malaysia, sejak dua hari kemarin ratusan ribu massa berkaos kuning berkumpul dan melakukan demonstrasi di Kuala Lumpur mendesak mundurnya pemerintahan Najib Razak yang dianggap telah gagal menghindarkan Malaysia dari krisis, disamping juga kasus korupsi yang dituduhkan kepadanya. Salah satu faktor yang membuat warga Malaysia turun ke jalan adalah semakin nyatanya kesengsaraan yang dirasakan pasca krisis yang menghantam Malaysia di pertengahan bulan ini.
Situasi yang terjadi di Indonesia kalau dapat dikatakan telah menuju ke arah tersebut, tanda-tanda krisis mulai terlihat dimana-mana, dimulai dari tidak jelasnya arah kebijakan pemerintah di berbagai sektor. Pada sektor ekonomi misalnya, pemerintah membiarkan Indonesia tumbuh lewat investasi jangka pendek (hot money), tidak pernah memikirkan infrastruktur penopang sektor usaha (riil), serta tidak memikirkan kesejahteraan buruh dan petani. Disamping itu pemerintahan juga mengandalkan hutang sebagai biaya pembangunan, terlebih juga semakin besar ketergantungannya terhadap China, membuat Indonesia tersita oleh konsekuensi yang sangat berbahaya.
Hal ini terlebih lagi pada kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada liberalisasi dan penyerahan kepada mekanisme pasar dengan cara memangkas syarat Tenaga Kerja Asing yang akan bekerja di Indonesia dan menaik-turunkan harga BBM sesuai dengan harga pasar internasional. Ini telah sangat jelas menjadi peringatan bahwa negara berada diambang krisis, bahwa anggaran ratusan triliun yang tersedia di APBN, APBD, dan BUMN untuk menangkal krisis masihlah sangat rapuh dan masih mungkin membawa negara ini pada kelesuan total sebagaimana yang terjadi di tahun 1998.

Pernah dimuat di Harian Malut Post

Tidak ada komentar:

Posting Komentar