Ilustrasi DPD RI
Ilustrasi DPD RI | Sumber: Gatra.com

*Esai ini memenangkan Lomba Menulis Esai DPD RI Tahun 2020


Sekelompok anak muda di Kecamatan Gane Timur, Halmahera Selatan, ramai-ramai mencari jaringan internet agar bisa memposting kondisi wilayah mereka yang tanpa jalan dan jembatan, jika banjir datang beberapa sungai meluap dan mereka terisolir. Para pejabat hanya datang lima tahun sekali, yaitu ketika tiba momentum politik. Melalui media sosial, mereka menuntut pemekaran Gane Raya, bagi mereka, ini kulminasi dari perasaan tidak diperhatikan.

Hal penting yang bisa ditarik dari cerita para anak muda di Gane Timur ini adalah pemanfaatan teknologi yang tidak lagi memiliki batasan. Meski di tempat terpencil tanpa akses apapun. Bahwa di manapun, teknologi sudah dimanfaatkan untuk berbagai hal, termasuk sebagai sarana menuntut pemenuhan hak dan penyampaian aspirasi (Fortunati, 2006).

Sementara itu di belahan dunia yang lain, teknologi mutakhir bernama Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan telah dikembangkan secara masif (Villaronga dkk, 2018). Alibaba misalnya, melalui algoritma AI pada platform jual-belinya bisa dengan mudah mengetahui apa keinginan kita. Sistem akan melacak semua yang kita akses melalui ponsel, lalu menganalisis kecenderungan dan menyimpulkannya sebagai representasi keinginan kita.

Dalam bidang kesehatan, AI digunakan untuk menjelajahi literatur mengenai penyakit, menganalisis struktur DNA virus serta mempertimbangkan kesesuaian unsur kimia, guna melahirkan rekomendasi tentang kombinasi bahan yang efektif menjadi obat suatu penyakit (Szolovits, 2019). Kerja AI matematis, yakni menghitung probabilitas berbagai strategi untuk mencapai tujuan. Dan akhirnya menemukan strategi solusi terbaik (Solomonoff, 1986).

AI telah mengilhami beberapa negara di dunia untuk mengadaptasikannya pada sektor publik. Australia menerapkannya pada sistem perpajakan dan asuransi. Estonia menggunakan AI untuk berinteraksi dengan warganya dalam urusan pemerintahan. Otoritas Beijing juga telah lama menggunakan algoritma AI untuk mengendalikan kadar CO2 di kota tersebut.

Dinamika perkembangan teknologi AI yang merambah ke berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pemerintahan, menyadarkan kita untuk segera menentukan titik pijak bagi lompatan ke depan. Karena itu, pada tahun 2020 Presiden Indonesia mencanangkan pemanfaatan AI di dalam pemerintahan dan birokrasi, demi mendorong efektivitas dan efisiensi yang merupakan cakupan konsep SMART Governance.

Pencanangan ini berimplikasi besar bagi lembaga negara yang lain, tidak terkecuali DPD RI, untuk berada pada frekuensi yang sama, mengingat betapa penting tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang diisi oleh utusan daerah. Pemanfaatan AI yang integral dengan fungsi dan tugas DPD RI dalam mengawal aspirasi masyarakat di daerah akan paralel dengan upaya memperkuat daerah dari berbagai aspek.


Desain Kelembagaan Futuristik

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia adalah lembaga negara yang anggotanya berasal dari perwakilan daerah masing-masing provinsi. Tugas dan fungsi DPD adalah mengawal aspirasi daerah, serta menjamin peran yang lebih besar oleh daerah dalam proses pengembalian keputusan politik yang berkaitan dengan kepentingan daerah (Arifin, 2019). Singkatnya, DPD RI lahir demi memenuhi kebutuhan penguatan daerah.

Sebagai lembaga legislatif, posisi DPD RI sangatlah krusial bersama dengan lembaga lain dalam sistem Trias Politika, yaitu eksekutif dan yudikatif. Karenanya, jika lembaga eksekutif sudah menerapkan teknologi AI, maka mau tidak mau, lembaga legislatif seperti DPD RI juga harus beranjak untuk melakukan hal yang sama. Ini demi terus mempertahankan eksistensinya yang sejajar dalam paradigma Checks and Balance.

Menimbang kemungkinan penghimpunan data AI yang sentralistik adalah paradoks bagi konsep otonomi daerah yang desentralistik, maka penguasaan data AI oleh DPD RI dapat direpresentasikan sebagai pengawalan terhadap desentralisasi itu sendiri. Di samping itu, akan sangat ironis apabila di negara dengan tagline ‘Indonesia Maju’ namun justru masih ada lembaga negara yang tidak memanfaatkan teknologi maju.

Desain kelembagaan futuristik dengan pemanfaatan AI adalah keniscayaan yang tidak terelakkan. Adaptasi teknologi pada pemerintahan di era Big Data adalah tumpuan masa depan untuk kemajuan kolektif suatu bangsa (Boyd & Wilson, 2017). Di Indonesia, hal ini sejalan dengan prinsip dasar pemanfaatan teknologi maju oleh pemerintah, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002.

Berdasarkan ide futuristik, pemanfaatan AI secara dinamis adalah membantu DPD RI menyediakan segala kebutuhan penting dengan cepat dan tepat. Hal ini tidak akan mereduksi kinerja para anggota DPD RI yang tetap memegang peran sebagai pengambil keputusan. Karenanya kekhawatiran sebagaimana di film-film fiksi ketika robot AI men-takeover kekuasaan manusia sangatlah tidak relevan (Al-Mushayt, 2019).


AI Untuk Penguatan Daerah

Pemanfaatan AI oleh lembaga DPD RI bukanlah sekedar tren agar tidak tertinggal dari yang lain. Lebih dari itu, pemanfaatan AI dapat memberikan dampak yang besar secara praktis bagi daerah. Sebagai contoh, melalui algoritma AI pada Virtual Assistants, mirip aplikasi Replika di iOS, para senator dimungkinkan untuk berinteraksi dengan semua individu yang ada di daerah dan mengetahui kebutuhan mendasar yang mesti diprioritaskan.

Dalam agenda reses, tidak mungkin bagi empat orang utusan daerah untuk menyaring aspirasi jutaan masyarakat di daerahnya. Akibatnya, masih ada celah mayoritas aspirasi masyarakat tidak tersampaikan. Pemanfaatan Virtual Assistants berbasis AI secara agregat mereduksi celah ini (van Noordt & Misuraca, 2019). Dengan himpunan aspirasi yang sudah didapat dari sistem AI, para senator hanya perlu melakukan konfirmasi saat agenda reses.

Dalam fungsi legislasi, pemanfaatan AI akan sangat membantu DPD RI saat mengajukan rancangan undang-undang, terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah seperti pembentukan daerah otonom baru ataupun penggabungan daerah. Proses pembahasan rancangan undang-undang di negara ini yang memiliki alur kompleks dan memakan waktu yang lama juga adalah alasan kenapa AI dibutuhkan.

Selain kompleksitas dan kurangnya efisiensi waktu, nyatanya peraturan perundangan di negara ini juga masih tidak terharmonisasi antara satu dengan yang lainnya. Karena itu kemampuan AI menganalisa suatu permasalahan, memprediksi suatu hasil dengan cepat, akurat serta secara sistemik melakukan pemeringkatan terhadap variabel-variabel yang ada, bisa diandalkan oleh perancang perundang-undangan untuk mengatasi persoalan ini (Livingston & Risse, 2019).

Dalam menjawab tuntutan daerah otonom baru, AI bisa menganalisis berbagai variabel seperti kultur, komoditas, kependudukan,, kualitas SDM dan lain sebagainya untuk mengestimasi kesiapan pemekaran daerah tersebut. Dalam jangka panjang, ini akan mengeleminir adanya daerah yang hanya dimekarkan melalui keputusan politik, menjadi keputusan berdasar argumentasi yang kuat demi kepastian kesejahteraan pada daerah.

Melalui pemanfaatan AI, di masa depan kita tidak akan lagi melihat daerah-daerah otonom baru yang dimekarkan tanpa pertimbangan yang jelas sehingga dalam perjalanannya justru gagal dalam menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sistem AI telah mereduksi berbagai kemungkinan buruk dalam mengestimasi masa depan daerah melalui kalkulasi yang cepat dan tepat.

Pada akhirnya teknologi maju seperti AI adalah suatu keniscayaan. Masalahnya adalah pada soalan sekarang atau nanti. Jika sekarang maka kita akan belajar banyak dan berkembang secara aktual, jika menunda nanti maka kita harus siap menjemputnya dengan ketertinggalan. Toh, pemanfaatan teknologi AI yang segera juga akan membantu orang-orang di Gane Timur sebagaimana cerita di awal untuk lebih cepat memperoleh kesejahteraannya.


Referensi

Al-Mushayt, O. S. (2019). Automating E-Government services with artificial intelligence. IEEE Access7, 146821-146829.

Arifin, M. Z. (2019). Suatu Pandangan Tentang Eksistensi Dan Penguatan Dewan Perwakilan Daerah. Jurnal Thengkyang1(1), 1-15.

Boyd, M., & Wilson, N. (2017). Rapid developments in artificial intelligence: how might the New Zealand government respond?. Policy Quarterly13(4).

Fortunati, L. (2006). User design and the democratization of the mobile phone. First Monday.

Livingston, S., & Risse, M. (2019). The future impact of artificial intelligence on humans and human rights. Ethics & international affairs33(2), 141-158.

Solomonoff, R. (1986). The application of algorithmic probability to problems in artificial intelligence. In Machine Intelligence and Pattern Recognition (Vol. 4, pp. 473-491). North-Holland.

Szolovits, P. (Ed.). (2019). Artificial intelligence in medicine. Routledge.

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2002. Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

van Noordt, C., & Misuraca, G. (2019, September). New Wine in Old Bottles: Chatbots in Government. In International Conference on Electronic Participation (pp. 49-59). Springer, Cham.

Villaronga, E. F., Kieseberg, P., & Li, T. (2018). Humans forget, machines remember: Artificial intelligence and the right to be forgotten. Computer Law & Security Review34(2), 304-313.

Tags: ARTIKELESAI

Posting Komentar

0 Komentar

Langsung ke konten utama